MASAMBA, MAKASSARTREND — Kerentanan sosial dan ekonomi yang membayangi kelompok perempuan serta anak di wilayah pascabencana Luwu Raya memicu intervensi strategis dari lembaga kemanusiaan global. Save the Children resmi meluncurkan dua program sekaligus, yakni ELEVATE dan CORE, guna memperkuat sistem perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Luwu Utara, Luwu, dan Luwu Timur.
Peluncuran program multisektoral yang direncanakan berjalan selama periode 2026–2029 ini berlangsung di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Luwu Utara, Selasa (19/5/2026). Langkah ini menandai babak baru kolaborasi antara lembaga nonpemerintah internasional, otoritas lokal, dan organisasi sipil di Sulawesi Selatan.
Penanganan Kekerasan Gender Berbasis Ekonomi
Program pertama, ELEVATE (Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women), dirancang dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa. Fokus utama program ini adalah memutus mata rantai Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang kerap berakar dari dependensi ekonomi perempuan.
Dalam eksekusinya di lapangan, Save the Children mengonsolidasikan jejaring mitra lokal yang memiliki rekam jejak advokasi di Sulawesi Selatan, antara lain Forum Pengada Layanan, LBH APIK, LPP Bone, Sulawesi Cipta Forum, dan Wallacea. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan penanganan kasus kekerasan berjalan selaras dengan peningkatan kapasitas ekonomi penyintas maupun kelompok perempuan rentan.
Sementara itu, program kedua, CORE (Cocoa Resilience and Empowerment), menargetkan wilayah-wilayah sentra perkebunan di Luwu Raya. Program ini menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar anak, penguatan tata kelola perlindungan perempuan di tingkat desa, sekaligus membangun ketangguhan ekonomi komunitas lokal dalam menghadapi dampak nyata krisis iklim yang kerap melanda sektor agraria.
Komitmen Keberlanjutan Daerah
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Luwu Utara, Aspar, yang hadir mewakili Bupati Luwu Utara, menegaskan bahwa kehadiran program ini harus disikapi secara struktural oleh pemerintah daerah. Strategi adopsi dan replikasi kebijakan menjadi poin krusial agar dampak program tidak berhenti saat masa kontrak kerja sama berakhir pada 2029.
“Kolaborasi adalah kunci utama untuk memastikan anak-anak terlindungi, perempuan berdaya secara sosial-ekonomi, serta komunitas kita tangguh menghadapi krisis iklim. Kerja sama ini diharapkan menumbuhkan model percontohan yang bisa diterapkan di wilayah lain,” ujar Aspar.
Dukungan serupa mengalir dari Ketua Tim Penggerak PKK Luwu Utara, Misnawati Andi Abdullah Rahim. Menurut dia, ketahanan domestik merupakan benteng utama dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Ketika perempuan memiliki kemandirian secara finansial, posisi tawar mereka dalam ruang domestik maupun publik akan menguat, yang secara linier menurunkan potensi risiko kerentanan sosial.
Sinergi Lintas Kabupaten
Mengingat karakteristik geografis dan mobilitas warga di kawasan Luwu Raya yang saling terhubung, keberhasilan program ini diakui memerlukan keterlibatan aktif antardaerah tetangga.
Kepala Bapperida Kabupaten Luwu, Muharman, menyatakan kesiapan birokrasi di wilayahnya untuk mendukung integrasi data dan sinkronisasi program kerja dengan para mitra pembangunan. Sinergi ini dinilai penting agar intervensi yang dilakukan tidak tumpang-tindih dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah berjalan.
Melalui pendekatan integratif yang memadukan perlindungan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan adaptasi ekologi, program trienal ini diharapkan mampu membangun fondasi masyarakat Luwu Raya yang lebih inklusif dan tangguh dari level akar rumput.
