MAKASSAR, MAKASSARTREND — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hingga kini belum menetapkan jadwal definitif pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan. Penundaan ini dinilai bukan bentuk kelalaian organisatoris, melainkan sebuah langkah kehati-hatian strategis dari pengurus pusat dalam menyaring figur yang tepat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut di tingkat regional. Mengingat posisi Sulawesi Selatan yang krusial dalam geopolitik nasional, faksi-faksi internal di pusat maupun daerah kini berada dalam fase kalkulasi politik yang intens guna menghindari keretakan struktural.
Pengamat politik Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono, menilai ketidakpastian jadwal ini sebagai bagian dari dinamika internal yang lumrah terjadi pada partai politik dengan kedewasaan organisasi yang tinggi. Eskalasi politik menjelang Musda tidak serta-merta mengindikasikan adanya perpecahan yang destruktif, melainkan sebuah dialektika kekuasaan yang biasa terjadi di tubuh Golkar Sulsel. Pengurus pusat di Jakarta diyakini tengah menimbang dengan cermat aspek kapasitas, akseptabilitas publik, serta kemampuan manajerial calon ketua agar mampu menjaga soliditas partai pasca-musyawarah, alih-alih sekadar mempercepat proses seremonial pemilihan.
Dalam konsolidasi internal yang digelar di Kabupaten Soppeng beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas Ketua Golkar Sulsel, Muhyiddin, telah memberikan sinyalemen kuat bahwa otoritas final mengenai pelaksanaan dan mekanisme Musda sepenuhnya berada di tangan DPP. Dalam forum tersebut, Muhyiddin melontarkan harapan agar suksesi kepemimpinan dapat dicapai melalui mufakat atau aklamasi, guna mengeliminasi potensi polarisasi tajam yang kerap dipicu oleh mekanisme pemungutan suara secara terbuka (voting). Langkah persuasif ini juga dibarengi dengan komunikasi politik yang intens terhadap para figur senior, termasuk Ilham Arief Sirajuddin (IAS), demi menjaga stabilitas politik lokal agar tetap kondusif.
Secara kalkulasi elektoral di lapangan, apabila mekanisme pemungutan suara tetap ditempuh, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dinilai memiliki peluang signifikan untuk mengonsolidasikan dukungan suara mayoritas dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat II. Kendati demikian, konstelasi ini tetap bergantung pada restu politik dan diskresi yang akan dikeluarkan oleh DPP. Kehati-hatian pengurus pusat dalam memetakan kepemimpinan di Sulawesi Selatan ini tidak terlepas dari posisi geografis dan politis provinsi ini yang memegang peranan vital sebagai barometer sekaligus jangkar politik utama bagi kawasan Indonesia Timur.
Sebagai daerah yang secara historis menjadi lumbung suara tradisional Partai Golkar, siapa pun yang terpilih memimpin kepengurusan di Sulawesi Selatan nantinya harus memiliki bobot politik yang kuat untuk memproyeksikan pengaruh partai ke wilayah sekitarnya. Kota Makassar sebagai pintu gerbang utama kawasan timur memerlukan nakhoda politik yang tidak hanya piawai mengelola friksi internal, tetapi juga mampu menjadi simbol kebangkitan dan keberlanjutan eksistensi partai di tingkat nasional. Oleh karena itu, jeda waktu yang diambil oleh DPP saat ini dipandang sebagai masa krusial untuk menghasilkan konsensus politik yang matang demi masa depan partai di kawasan tersebut. (MAY)
