JAKARTA, MAKASSARTREND — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melakukan terobosan regulasi dengan mendorong pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif baru. Kebijakan visioner ini dirancang untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mengoptimalkan pembiayaan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah, termasuk pelestarian ekosistem unik di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini dipandang sebagai solusi cerdas dan proaktif dari pemerintah dalam menjembatani kesenjangan pendanaan lingkungan hidup demi masa depan ekologi yang lebih baik.
Berdasarkan data Biodiversity Expenditure Review, kebutuhan pendanaan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati nasional yang ideal berkisar antara Rp118,5 triliun hingga Rp163,8 triliun per tahun, sedangkan kapasitas anggaran konvensional yang tersedia saat ini berada di angka Rp21,6 triliun. Melalui kebijakan biodiversity credit, pemerintah tidak lagi melihat pelestarian alam semata-mata sebagai beban anggaran negara, melainkan mentransformasikannya menjadi peluang investasi hijau. Instrumen berbasis pasar ini membuka ruang kemitraan yang luas dengan sektor swasta, dunia usaha, serta skema blended finance untuk bersama-sama menjaga aset strategis bangsa.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa keanekaragaman hayati adalah fondasi utama yang menopang ketahanan pangan nasional serta menggerakkan potensi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi jangka panjang Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Dalam penerapannya, instrumen ini akan terbagi ke dalam tiga skema terukur yang berbasis bukti ilmiah, yaitu pemulihan ekologi aktif (uplift), penjagaan ekosistem utuh (conserve), dan pencegahan kerusakan lingkungan (avoided loss).
Guna memastikan kebijakan ini berjalan secara kredibel dan akuntabel, Bappenas bersama sejumlah kementerian teknis, didukung oleh UNDP Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN), tengah mematangkan tiga proyek percontohan strategis serta menyusun dokumen panduan (white paper). Sinergi ini juga diperkuat lewat dialog kebijakan bilateral dengan Pemerintah Australia yang berbagi pengalaman sukses mengenai tata kelola Nature Repair Market. Pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini memastikan bahwa kerangka regulasi yang dibangun memiliki integritas tinggi dan dapat diuji secara nyata di lapangan.
Melalui kepemimpinan pemerintah dalam mengorkestrasi pembiayaan inovatif ini, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan ekologi domestik, tetapi juga memantapkan posisinya di tingkat global. Keberhasilan implementasi biodiversity credit ini diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target ambisius dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) serta komitmen iklim global dalam Perjanjian Paris. Sinergitas yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam kini bukan lagi sebuah keniscayaan, melainkan peta jalan nyata yang tengah diwujudkan oleh pemerintah.
