WASHINGTON DC, MAKASSARTREND— Tekanan diplomatik Amerika Serikat (AS) terhadap Oman kian meningkat seiring penolakan kesultanan tersebut untuk memutuskan hubungan dengan Iran. Oman menegaskan bahwa pembicaraan yang dilakukan dengan Teheran murni terbatas pada pengelolaan Selat Hormuz yang sah dan sesuai dengan hukum maritim internasional. Langkah ini diambil guna menyusun regulasi masa depan yang nantinya akan dikonsultasikan dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO) di bawah naungan PBB.
Dilansir dari The Guardian, Oman yang merupakan sekutu lama AS sekaligus pengelola bersama Selat Hormuz, secara tradisional mengambil peran sebagai mediator jalur belakang. Posisi ini memungkinkan Oman tetap netral di tengah berbagai konflik yang kerap memecah belah wilayah Teluk. Meski demikian, netralitas tersebut memiliki batas yang jelas, terutama dalam mengkritik pengabaian hukum internasional oleh Israel serta kecaman terbuka terhadap serangan Iran ke Bahrain dan Kuwait.
Ketegangan mencuat setelah Donald Trump melontarkan ancaman bom terhadap Oman secara spontan. Kecurigaan Washington semakin dipertegas oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam sidang komite urusan luar negeri Senat. Rubio menyatakan bahwa hampir tidak ada negara di dunia selain Iran, dan kemungkinan Oman yang tampak mendukungnya, yang menyetujui tindakan Teheran di Selat Hormuz.
Guna meredakan situasi, Duta Besar Oman untuk AS, Talal bin Suleiman al-Rahbi, telah melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, serta pejabat Departemen Luar Negeri AS. Pihak Oman meyakinkan Washington bahwa kesultanan menolak penerapan sistem tol dan tetap berkomitmen penuh pada prinsip kebebasan navigasi. Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk memulihkan arus pelayaran ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan, asalkan ada kesepakatan pembukaan kembali selat.
Namun, Teheran telah membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang kini dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Melalui lembaga ini, Iran mengusulkan penarikan biaya non-diskriminatif bagi kapal yang melintas untuk mendanai perbaikan kerusakan lingkungan akibat operasi militer AS. Rencana tersebut langsung ditentang oleh Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, yang menegaskan di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada dasar hukum bagi negara mana pun untuk menerapkan biaya atau tol di selat internasional.
Meskipun sejumlah politisi Oman menunjukkan simpati terhadap penarikan biaya untuk layanan navigasi spesifik, anggota Dewan Shura Oman, Mohammed Suleiman Tamim al-Hinai, menegaskan bahwa negaranya tidak memberlakukan tarif transit. Oman hanya menyediakan layanan perlindungan, penyelamatan, dan dukungan navigasi yang transparan sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Kendati demikian, AS tetap menaruh curiga bahwa Oman secara tertutup sedang mempersiapkan regulasi tarif yang menyerupai sistem tol, sementara operasi militer AS terus berupaya melumpuhkan alat pengawasan radar Iran di kawasan strategis tersebut.
