Oleh Mattewakkan
Kita bisa belajar tentang kedaulatan dari Kenya!
Mei 2026. Wabah Ebola merebak lagi. Kali ini varian Bundibugyo, menyebar dari Kongo ke Uganda. Banyak warga Amerika yang terjangkit. Amerika punya keputusan yang agak mengejutkan: pasien Ebola warga AS tidak akan dibawa pulang. Terlalu berisiko, kata mereka.
Lalu mereka mencari tempat lain. Pilihannya jatuh ke Kenya. Rencananya sederhana—bangun fasilitas karantina di Pangkalan Udara Laikipia, sebuah pangkalan militer yang terletak sekitar 200 kilometer di utara Nairobi. Lima puluh tempat tidur, dikelola tenaga AS, untuk warga AS saja. Sebagai pemanis, Washington menjanjikan dana $13,5 juta ke pemerintah Kenya.
Para dokter Kenya tidak terima.
Kata mereka, kalau Ebola terlalu berbahaya untuk dibawa masuk ke Amerika, kenapa Kenya harus menerimanya? Mereka menyebutnya kolonialisme medis. Dan memang sulit membantah ironi itu—rumah sakit Kenya kekurangan obat, banyak dokter lokal menganggur, tapi pemerintah mau saja menyiapkan lahan untuk fasilitas yang tidak akan melayani satu pun warga Kenya.
Dana $13,5 juta ternyata tidak cukup untuk membungkam siapapun. Pada 29 Mei 2026, Hakim Patricia Nyaundi—hakim Pengadilan Tinggi Nairobi —mengeluarkan putusan yang membekukan seluruh rencana itu. AS tidak punya pilihan, pasien dialihkan ke fasilitas di Eropa.
Kenya bukan negara besar. Tidak punya militer yang bisa menakuti Washington. Tapi mereka menolak, dan berhasil.
Menariknya, yang bergerak bukan diplomat atau jenderal. Tapi serikat dokter, pengacara, dan seorang hakim. Masyarakat sipil yang ribut duluan, lalu pengadilan merespons. Sesederhana itu.
Cerita Kenya ini sebetulnya bukan hanya soal Ebola atau soal Afrika. Ia soal apa yang terjadi ketika sebuah negara ditawari sesuatu yang tampak menguntungkan, tapi sebenarnya memindahkan beban dan risiko ke pundak mereka.
Tawaran semacam itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Kadang berupa fasilitas kesehatan. Kadang pula berupa bengkel pesawat militer di bandara yang sudah lama sepi penumpang.
Kenya bukan negara biasa, mereka berbeda. Bukan karena jago diplomasi, tapi mereka punya dokter yang tidak diam, pengacara yang mau repot, dan hakim yang tegas dalam perkara hak konstitusional.
Itu saja, dan ternyata cukup.
Makassar, 30 Mei 2026
