JAKARTA, MAKASSARTREND — Kebijakan pembersihan data (data cleansing) kepesertaan jaminan kesehatan di tingkat pusat berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak dasar warga di daerah. Guna mengantisipasi kemerosotan status Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Bupati Jeneponto Paris Yasir menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Pertemuan tersebut berfokus pada mitigasi dampak penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Jeneponto. Langkah ini krusial mengingat jaminan kesehatan gratis yang bersumber dari anggaran negara merupakan bantalan sosial utama bagi masyarakat rentan di daerah tersebut.
Bupati Jeneponto Paris Yasir (44) mengungkapkan bahwa pemutakhiran data secara nasional telah mengeliminasi sejumlah besar warga Jeneponto dari daftar penerima subsidi iuran kesehatan. Tanpa adanya intervensi berupa kuota tambahan, daerah berjuluk Butta Turatea ini terancam kehilangan capaian UHC yang selama ini menjadi parameter aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar. Paris berharap penataan ulang ini tidak mengorbankan hak warga miskin untuk mendapatkan layanan medis esensial.
Secara makro, penataan ulang data kemiskinan dan kepesertaan jaminan sosial memang menjadi agenda prioritas Kementerian Sosial untuk memastikan efisiensi anggaran. Namun, di tingkat lokal, jeda waktu antara penghapusan data lama dan pengusulan data baru sering kali menyisakan celah kerentanan bagi warga miskin yang tiba-tiba membutuhkan penanganan medis. Usulan penambahan kuota khusus untuk Jeneponto ini dinilai berpeluang besar akomodatif, mengingat Kementerian Sosial sendiri sedang dalam proses mengajukan perluasan alokasi PBI BPJS di tingkat nasional untuk tahun anggaran berjalan.
Selain persoalan jaminan kesehatan, pertemuan tersebut juga merekomendasikan pendekatan baru dalam penanganan kemiskinan jangka panjang melalui sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Jeneponto secara resmi mengusulkan proyek percontohan pembangunan Sekolah Rakyat. Paris Yasir menjelaskan, model institusi pendidikan ini dirancang khusus untuk memotong rantai kemiskinan struktural dengan memberikan akses pendidikan gratis yang adaptif terhadap karakteristik pemuda lokal. Program ini diharapkan menjadi instrumen penanganan kemiskinan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jeneponto.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (61) menyatakan komitmennya untuk mendukung realisasi Sekolah Rakyat di Jeneponto. Kendati demikian, pemenuhan regulasi dan aspek legalitas aset menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditoleransi. Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf—menegaskan bahwa tindak lanjut pembangunan fisik baru dapat dilaksanakan setelah seluruh kelengkapan administrasi dipenuhi oleh pemerintah daerah, terutama menyangkut sertifikasi lahan yang jelas dan sah (clean and clear).
Kementerian Sosial juga mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk memperketat akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa dan kecamatan. Sinergi data yang solid antara daerah dan pusat menjadi kunci utama agar seluruh program penanggulangan kemiskinan, baik di sektor kesehatan maupun pendidikan, dapat tereksekusi secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan masyarakat. (MAQ)
